CIREBON (rq) – Aktivis sosial Bobby bersama tim, berencana melakukan audiensi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon. Langkah tersebut diambil guna meminta klarifikasi terkait tupoksi DPMD dalam mengawal realisasi penggunaan keuangan desa (APBDes) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.
Dalam audiensi tersebut, Bobby akan mempertanyakan terkait regulasi, mekanisme serta realisasi anggaran APBDes yang dinilai masih belum transparan. Ia juga ingin mengetahui sejauh mana peran pengawasan dari DPMD terhadap kegiatan – kegiatan desa tersebut.
Sebelumnya, Bobby juga telah melakukan upaya serupa melalui Inspektorat Kabupaten Cirebon. Namun hasilnya belum memenuhi harapan. Dalam beberapa kali pertemuan yang dijadwalkan, pihak pemerintah desa Trusmi Wetan tidak hadir untuk memberikan klarifikasi.
“Kami sudah mencoba beberapa kali meminta penjelasan melalui audiensi di Inspektorat dan telah ditemui oleh Irbansus dan Pak Eko selaku Irban III yang membawahi Kecamatan Plered. Namun, Kepala Desa Trusmi Wetan ataupun yang mewakilinya tidak pernah hadir. Sehingga tidak ada kejelasan yang kami dapatkan,” ujar Bobby, Selasa (20/05/2025).
Lebih lanjut, Bobby menyampaikan bahwa pihak Inspektorat akhirnya mengarahkan ia dan tim kepada DPMD, karena dinilai memiliki kewenangan penuh dalam hal pembinaan dan pengawasan administrasi keuangan desa.
“Kami berharap DPMD bisa memberikan jawaban dan transparansi atas pertanyaan masyarakat terkait pengelolaan dana desa di Trusmi Wetan. Ini bukan semata – mata kritik, tetapi sebagai bentuk kepedulian terhadap tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel,” tegas Bobby.
Dikatakannya, agenda audiensi tersebut direncanakan akan dilakukan dalam waktu dekat. Bobby berharap kepada Kepala Dinas DPMD Kabupaten Cirebon, dapat menyambut baik permohonan tersebut demi terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik dan transparan.
“Berbagai upaya telah kami lakukan agar pemerintah desa Trusmi Wetan mau terbuka terkait pengelolaan APBDes. Namun sangat disayangkan sekali, pemerintah desa Trusmi Wetan diduga tidak mau kooperatif dan terkesan menghindar. Kami menduga bahwa memang ada sesuatu yang disembunyikan. Maka dari itu akan kami upayakan keterbukaan informasi publik itu sampai dengan tuntas dan terang benderang,” pungkasnya. (R01/dri)