KOTA CIREBON (rq) – Puluhan orang tua siswa dari SD dan SMP yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Peduli Pendidikan, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cirebon, Rabu (30/7/2025).
Mereka mengajukan sejumlah tuntutan yang selama ini mereka keluhkan. Massa yang datang melakukan orasi dan membakar ban bekas di depan pintu gerbang kantor Disdik Kota Cirebon. Aksi massa itu mendapat penjagaan ketat dari petugas kepolisian.
Dari keterangan tertulis yang mereka sampaikan, ada tujuh tuntutan dalam aksi tersebut. Yakni, hentikan pungutan liar yang dilakukan oleh sekolah, transparansi pengelolaan keuangan, tingkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah, pengembalian uang yang telah dipungut secara liar kepada siswa dan orang tua, sanksi bagi oknum yang terlibat, pengawasan yang lebih ketat dan pemberian informasi yang jelas tentang pungutan yang dilakukan sekolah.
Saat diwawancarai beberapa awak media koordinator aksi unjuk rasa, Tryas Mohammad Purnawarman mengatakan, sejumlah tuntutan itu diperoleh dari hasil investigasi yang dilakukan sebelumnya. Diantaranya mengenai pungli yang terjadi di sejumlah sekolah.
“Pungli itu salah satunya untuk pembelian seragam sekolah yang nominalnya bervariatif, mulai Rp 1 juta hingga Rp 3 juta. Harga ini sangat tidak rasional. Harga di pasaran tidak semahal itu,” ujar Tryas.
Tryas juga mengungkapkan, praktik pungli di lingkungan sekolah sangat membebani para orang tua siswa, terutama yang ekonominya kurang mampu. Ia pun meminta agar komite sekolah dibubarkan karena diduga dijadikan dalih untuk melakukan pungutan kepada orang tua siswa.
“Praktik pungli ini sangat membebani orang tua siswa. Apalagi bagi orang tua yang ekonominya kurang mampu. Itu jelas sangat memberatkan. Kami juga meminta agar komite sekolah dibubarkan saja. Kami menduga itu cuma alat untuk melakukan pungutan kepada orang tua siswa, dengan dalih sumbangan pendidikan,” ungkapnya.
Selain pungli, Tryas juga mengungkapkan adanya dugaan permainan dalam proses penerimaan siswa baru (SPMB) kemarin. Hal itu di antaranya menyangkut jalur zonasi atau domisili siswa.
“Banyak calon siswa yang jarak rumahnya dekat dengan sekolah, tetapi tidak diterima. Sedangkan anak yang jaraknya lebih jauh dari sekolah, malah diterima,” ungkapnya
Namun sangat disayangkan hngga aksi berakhir, massa harus menelan kekecewaan karena Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Kadini, sedang tidak berada di kantornya. Untuk itu, massa mengancam akan menggelar aksi susulan yang lebih besar. (R01/Indah)