CIREBON (rq) – Pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2025 tentang perubahan pengalokasian dan penyaluran dana desa
yang memangkas dana desa (DD) hingga lebih dari 60 persen, membuat banyak pemerintah desa kehilangan anggaran untuk pembangunan.
Namun di desa Matangaji kecamatan Sumber kabupaten Cirebon, hal tersebut bukanlah penghalang bagi Pemerintah Desa untuk terus melakukan terobosan.
Meskipun anggaran terbatas, pemerintah desa Matangaji terus berupaya memastikan pembangunan infrastruktur di wilayahnya tetap berjalan, meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan menggalang dana swadaya masyarakat guna mendukung perbaikan jalan dan berbagai kebutuhan pembangunan lainnya.
Kuwu Matangaji, Rusnadi, mengatakan kebijakan tersebut diambil menyusul adanya penyesuaian alokasi Dana Desa (DD) Tahun 2026. Sementara itu, sejumlah program pembangunan telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan perlu direalisasikan.
“Karena Dana Desa mengalami penyesuaian dan programnya sudah masuk ke RPJMDes, maka kami menggali potensi dana swadaya masyarakat agar pembangunan tetap berjalan. Kalau Dana Desa dipangkas, tentu pelaksanaan program hasil Musrenbang akan terkendala,” ujar Rusnadi di kantornya, Selasa (23/6/2026).
Menurutnya, Pemdes Matangaji memiliki strategi khusus untuk mengatasi berbagai kebutuhan pembangunan di tengah keterbatasan anggaran. Salah satunya dengan memperkuat komunikasi dan membangun semangat gotong royong di tengah masyarakat.
“Strategi awal kami karena Dana Desa dipangkas adalah dengan terus bersosialisasi kepada masyarakat dan mengajak mereka bergotong royong terkait pembangunan infrastruktur. Alhamdulillah, masyarakat memahami pentingnya partisipasi, sehingga pembangunan dapat ditanggulangi melalui dana swadaya,” katanya.
Rusnadi menjelaskan, anggaran pembangunan infrastruktur Desa Matangaji pada tahun 2026 sebagian besar bersumber dari Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Barat. Adapun alokasi Dana Desa yang diterima Pemdes Matangaji tahun ini mencapai sekitar Rp 370 juta.
Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai program, mulai dari kegiatan kelembagaan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hingga pembangunan fisik. Salah satu program prioritas adalah pekerjaan hotmix jalan dengan nilai anggaran sekitar Rp 40 juta.
“Selain itu, Dana Desa juga dialokasikan untuk program Padat Karya Tunai sebesar Rp3 juta serta penambahan fasilitas kolam renang dewasa dengan anggaran mencapai Rp50 juta,” tambahnya.
Di samping fokus pada pembangunan infrastruktur, menurutnya, Pemdes Matangaji juga terus mendorong pengembangan potensi desa melalui sektor pariwisata. Rusnadi mengungkapkan, pihaknya telah melakukan berbagai terobosan dengan menggandeng Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Cirebon.
“Alhamdulillah, Desa Matangaji sudah masuk sebagai desa wisata. Kami terus berkoordinasi dengan Disbudpar Kabupaten Cirebon agar Matangaji bisa berkembang menjadi desa pariwisata. Kami ingin potensi desa dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat,” ungkapnya.
Rusnadi juga berharap melalui penguatan infrastruktur berbasis swadaya dan pengembangan sektor pariwisata, Pemerintah Desa Matangaji berharap pembangunan desa dapat terus berlanjut serta membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program Dana Desa tetap dipertahankan oleh pemerintah karena dinilai sangat penting bagi keberlangsungan pembangunan di tingkat desa.
“Saya berharap Dana Desa jangan dihapus demi keberlangsungan pembangunan infrastruktur di desa-desa. Dana Desa sangat membantu percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (R01/is)