CIREBON (rq) – Kekesalan warga Kavling Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, akhirnya memuncak. Lonjakan kendaraan yang membanjiri jalan kampung akibat proyek pembangunan jalan utama, yang dikerjakan CV Adrian dinilai sudah berada di titik yang tidak bisa lagi ditoleransi.
Proyek yang disebut tanpa pengawasan, tanpa petugas pengatur lalu lintas, dan tanpa pemberitahuan jelas kepada warga tersebut, menyebabkan jalan kavling yang bukan jalur utama, berubah menjadi jalur alternatif pengendara dari berbagai arah. Laju kendaraan yang tak terkendali membuat warga merasa diteror setiap hari. Beberapa warga angkat suara karena kondisi tersebut makin parah.
“Rumah kami jadi seperti pinggir jalan raya. Setiap menit motor dan mobil seliweran. Ini bukan lagi gang, ini sudah kayak jalan bypass!” ujar seorang warga dengan nada kesal, Minggu (30/11/2025).
Warga lainnya menambahkan, bahwa kondisi tersebut bukan hanya mengganggu aktivitas, tetapi juga membahayakan keselamatan warga sekitar, khususnya anak – anak.
“Banyak anak kecil di sini. Suara bising sampai malam, debu kemana – mana, dan pengendara melaju kencang. Kalau terjadi kecelakaan, siapa yang tanggung jawab? Pelaksana proyek diam saja!” tegas warga lain yang saat ditemui di lokasi.
Aktivis sosial dan pemerhati kebijakan publik, Bobby, juga ikut mengecam keras situasi tersebut. Menurutnya, ketidakpekaan pihak pelaksana dan lemahnya pengawasan dari instansi pemerintah, semakin memperkuat kesan bahwa keresahan warga tidak dianggap penting.
“Ketidakpekaan pihak terkait ini, mencerminkan ketidakpedulian yang nyata. Warga kavling sudah berteriak, tapi belum ada tindakan nyata,” ujarnya lantang.
Bobby juga menegaskan bahwa dengan membludaknya arus kendaraan, warga sampai harus membuat rambu darurat sendiri untuk mencegah hal – hal yang tidak diinginkan.
“Ini kan lucu. Proyek pemerintah, yang repot malah warga! Pelaksana proyek harusnya menyiapkan petugas, rambu, dan rekayasa lalu lintas. Jangan biarkan warga jadi korban!” tegasnya.
Ia juga menyoroti kebisingan kendaraan, terutama yang menggunakan knalpot brong, yang semakin menambah penderitaan warga setiap malam.
“Mana inisiatif pelaksana? Mana tanggung jawabnya? Jangan hanya bisa bangun jalan, tapi mengabaikan efek sosialnya. Warga sudah cukup sabar!” pungkasnya.
Warga Minta Instansi Terkait Turun Lapangan
Warga mendesak Dinas PUTR, Dinas Perhubungan, dan Satuan Lalu Lintas Polresta Cirebon, untuk segera turun menertibkan jalur alternatif tersebut, serta memaksa pelaksana proyek memenuhi kewajiban manajemen dan pengendalian lalu lintas.
Warga menegaskan bahwa mereka bukan menolak pembangunan, tetapi meminta agar hak mereka sebagai masyarakat juga dihormati dan tidak dikorbankan karena dampak pembangunan yang sedang dilaksanakan. (R01/ris)
