CIREBON (rq) – Pasca viralnya pemberitaan tentang pemotongan dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) oleh oknum SMA Negeri 7 Kota Cirebon, menjadi perhatian serius dan perbincangan ditengah masyarakat.
Dana bantuan pendidikan yang bersumber dari pajak rakyat tersebut, ternyata penyalurannya diduga sangat semrawut dan penuh dengan siasat yang dilakukan oleh para oknum, untuk mengeruk keuntungan pribadi maupun memperkaya diri sendiri ataupun golongannya.
Menyikapi persoalan tersebut, Boby selaku aktivis sosial dan pemerhati kebijakan publik beserta dengan timnya, melakukan upaya silaturahmi dan konfirmasi kepada Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah X Provinsi Jawa Barat, pada Selasa (18/03/2025) kemarin. Namun sangat disayangkan, menurutnya, pada agenda tersebut Kepala KCD tidak sedang berada di kantor dengan dalih sedang ada kegiatan diluar.
“Agenda silaturahmi tersebut sudah kami sampaikan kepada Kepala KCD melalui surat. Tapi sangat disayangkan, pada waktu yang sudah ditentukan, Kepala KCD wilayah X, justru tidak ada ditempat. Padahal kami sudah mencantumkan nomor yang bisa dihubungi. Disitu dijelaskan, kalau bapak Kepala KCD berhalangan silahkan untuk diagendakan ulang,” jelasnya, saat menghadiri Sidang Keterbukaan Informasi Publik di Sumber, Kamis (20/03/2025).
Boby juga menyampaikan, pada agenda silaturahmi dan konfirmasi tersebut, pihaknya berencana untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan temuan berkaitan dengan pengelolaan pendidikan di tingkat SMA dan SMK pada wilayah kerja KCD wilayah X Jabar langsung kepada kepalanya.
“Kami sangat menyayangkan gagalnya agenda silaturahmi dan konfirmasi tersebut. Padahal itu adalah salah satu langkah upaya kami dalam memberikan masukan dan perhatian pada dunia pendidikan, khususnya di tingkat SMA dan SMK di wilayah kami. Banyak temuan dan aduan yang kami terima agar bisa bisa ditindaklanjuti. Dengan harapan bisa meringankan beban orang tua siswa, yang merasa terbebani dengan biaya – biaya pendidikan ditengah perekonomian yang sedang sulit seperti saat ini,” lanjutnya.
Dikatakannya juga, pihaknya sudah meminta kepada bagian Umum KCD Wilayah X Jabar untuk mengagendakan ulang waktu silaturahmi dan konfirmasi kepada Kepala KCD Wilayah X Jabar. Ia berharap dalam waktu yang sesegera mungkin, Kepala KCD wilayah X Jabar dapat menyempatkan waktunya pada agenda yang sudah dimohonkan tersebut.
“Kami akan terus berupaya untuk menyampaikan keluhan dan berbagai temuan terkait tata kelola pendidikan khususnya tingkat SMA dan SMK di wilayah kerja KCD X Jabar. Semoga apa yang kami sampaikan dan data yang kami temukan tersebut, dapat lebih meningkatkan dan memajukan pendidikan khususnya pada tingkat SMA dan SMK di wilayah kami,” pungkasnya. (R01/dri)