CIREBON (rq) – Pengalihan arus lalu lintas akibat proyek pembangunan jalan di Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, memicu keluhan dari warga Blok Kavling.
Proyek yang berada di bawah kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Cirebon, yang dilaksanakan oleh kontraktor CV. Adrian senilai Rp 485.197.366, memberi dampak signifikan terhadap lingkungan permukiman. Ada yang menilainya positif terkait dengan manfaat dan keuntungannya. Namun ada juga yang menilai negatif, terkait proses dan dampak pelaksanaan pekerjaannya, yang mengganggu kenyamanan warga sekitar.
Arus kendaraan, termasuk truk bermuatan, kini dialihkan melewati jalan desa. Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan kepadatan, kebisingan, debu yang berterbangan dan kekhawatiran masyarakat, terkait keselamatan warga sekitar, terutama anak – anak.
Warga Minta Ada Evaluasi dan Pengaturan Ulang
Salah seorang warga Blok Kavling menyampaikan bahwa masuknya kendaraan besar ke wilayah pemukimannya, mengubah kondisi lingkungan yang sebelumnya relatif tenang, menjadi bising, udara yang kotor karena debu dan penuh lalu lalang kendaraan bermotor.
“Dalam beberapa hari terakhir, volume kendaraan meningkat cukup drastis. Jalan desa ini sebenarnya tidak dirancang untuk menampung arus kendaraan besar. Kami berharap ada evaluasi agar keselamatan dan kenyamanan warga tetap terjaga,” ujar seorang warga dengan nada diplomatis.
Sementara warga lainnya menambahkan, bahwa mereka mendukung pembangunan, namun meminta penanganan yang lebih terstruktur dan terencana dengan matang dari pihak terkait, yang tidak menimbulkan dampak negatif dan mengganggu kenyamanan bagi warga sekitar.
“Kami memahami proyek ini untuk kepentingan umum. Tetapi di saat yang sama, perlu juga adanya solusi agar aktivitas warga tidak terganggu dan risiko kecelakaan serta dampak negatif dapat diminimalkan,” katanya.
Aktivis Bobby Beri Sorotan: Perlu Manajemen Lalin yang Lebih Baik
Aktivis masyarakat Kabupaten Cirebon, Bobby, memberikan tanggapan tegas namun tetap proporsional terkait situasi tersebut. Ia menilai bahwa setiap proyek infrastruktur harus disertai dengan perencanaan lalu lintas yang memadai, terutama ketika melibatkan pengalihan arus.
“Proyek pembangunan seharusnya berjalan selaras dengan prinsip keselamatan publik. Ketika terjadi pengalihan arus, maka manajemen lalu lintas yang komprehensif adalah keharusan. Jika hal ini kurang diperhatikan, maka masyarakat sekitarlah yang menjadi pihak yang paling dirugikan dalam hal dampak lingkungan,” ujar Bobby, Sabtu (29/11/2025).
Ia juga menekankan akan pentingnya koordinasi antar instansi dalam menata kelancaran arus kendaraan selama pekerjaan berlangsung. Ia bahkan mempertanyakan terkait fungsi dari Dinas Perhubungan, dalam memanajemen resiko yang timbul, akibat penutupan jalan yang disebabkan oleh pembangunan
“Saya mendorong Dinas Perhubungan, Satlantas Polresta Cirebon, Dinas PUTR dan pelaksana proyek untuk turun langsung meninjau kondisi di lapangan. Ketepatan dalam pengaturan arus lalu lintas, akan sangat membantu mereduksi potensi gangguan dan memastikan hak masyarakat untuk mendapatkan kenyamanan dan keamanan,” tambahnya.
Menurut Bobby, masyarakat berharap adanya tindakan nyata dari dinas – dinas terkait, untuk mengatur kembali sirkulasi kendaraan demi kenyamanan dan keamanan bersama.
“Kami hanya ingin ada kepastian dan langkah yang cepat, agar jalan kampung tidak menjadi jalur utama. Tak seorangpun dari pihak CV. ANDRIAN, Dinas Perhubungan, Satlantas Polresta Cirebon, yang mengatur di lokasi proyek, dan tidak ada solusi seperti rambu sementara ataupun pengaturan waktu lalu lintas yang resmi,” tambahnya.
Hingga berita ini publikasikan, redaksi masih berupaya untuk meminta tanggapan dari Dinas PUTR dan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, atas keluhan warga maupun masukan dari aktivis tersebut. (R01/ris)